Tampilnya perempuan di arena publik merupakan kontroversi yang selalu diperdebatkan sepanjang pemerintahan Orde Baru. Kontroversi tersebut tampak dari reaksi yang diberikan oleh masyarakat seiring dengan penyelenggaraan ajang pemilihan putri. Hal serupa diberikan oleh pemerintahan Orde Baru yang secara terang-terangan mengeluarkan berbagai larangan penyelenggaraan ajang tersebut. Dari reaksi masyarakat dan pemerintahan yang muncul berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan putri Indonesia dapat dilihat bagaimana sebenarnya perempuan ditempatkan. Seperti halnya berbagai kebijakan pemerintahan yang lain, seperti pembentukan Dharma Wanita, kelompok PKK, dan program Keluarga Berencana, perempuan pun sebagai sebuah individu dibuatkan seperangkat aturan yang mengatur tampilnya mereka di ruang publik.
Tampaknya di sinilah sebenarnya domestikasi pemerintah terhadap peremuan terjadi. Reaksi keras dari pemerintahan Orde Baru maupun masyarakat pendukungnya muncul karena dalam ajang pemilihan putri inilah sebenarnya “kecantikan” perempuan dinilai dan dikompetisikan. Munculnya penilaian dan kompetisi dalam hal ini memperlihatkan bahwa kecantikan perempuan tidak terlepas dari standar yang diciptakan. Standar tersebut bisa berupa wajah cantik, pribadi menarik, atau lainnya bergantung pada latar belakang penyelenggara ajang pemilihan putri. Oleh karena itu, jelas bahwa latar belakang penyelenggara ajang pemilihan menjadi sangat penting.
Terlepas dari kontroversi yang muncul mengiringi ajang pemilihan putri tampak bahwa sentralitas kepemimpinan Orde Baru mengiringi juga ajang pemilihan putri tersebut. Gaung penolakan tidak hanya muncul dari Kementerian Peranan Wanita yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, tetapi juga dari Ibu Tien Soeharto selaku istri presiden. Oleh karena itu, di sepanjang sejarahnya walaupun pengiriman kontestan dalam ajang pemilihan putri dilakukan, begitu Ibu Tien Soeharto melarang pengiriman kontestan, ajang pemilihan pun dengan mudah dapat dihentikan. Tentu saja hal ini menunjukkan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Orde Baru terhadap sentralitas kebijakan yang sengaja dibangun sepanjang pemerintahan Orde Baru tersebut.
Tampaknya di sinilah sebenarnya domestikasi pemerintah terhadap peremuan terjadi. Reaksi keras dari pemerintahan Orde Baru maupun masyarakat pendukungnya muncul karena dalam ajang pemilihan putri inilah sebenarnya “kecantikan” perempuan dinilai dan dikompetisikan. Munculnya penilaian dan kompetisi dalam hal ini memperlihatkan bahwa kecantikan perempuan tidak terlepas dari standar yang diciptakan. Standar tersebut bisa berupa wajah cantik, pribadi menarik, atau lainnya bergantung pada latar belakang penyelenggara ajang pemilihan putri. Oleh karena itu, jelas bahwa latar belakang penyelenggara ajang pemilihan menjadi sangat penting.
Terlepas dari kontroversi yang muncul mengiringi ajang pemilihan putri tampak bahwa sentralitas kepemimpinan Orde Baru mengiringi juga ajang pemilihan putri tersebut. Gaung penolakan tidak hanya muncul dari Kementerian Peranan Wanita yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, tetapi juga dari Ibu Tien Soeharto selaku istri presiden. Oleh karena itu, di sepanjang sejarahnya walaupun pengiriman kontestan dalam ajang pemilihan putri dilakukan, begitu Ibu Tien Soeharto melarang pengiriman kontestan, ajang pemilihan pun dengan mudah dapat dihentikan. Tentu saja hal ini menunjukkan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Orde Baru terhadap sentralitas kebijakan yang sengaja dibangun sepanjang pemerintahan Orde Baru tersebut.
0 comments:
Post a Comment